Kurangnya Tenaga Ahli Keamanan Siber Membuat Indonesia dengan Mudah Terkena Serangan Siber

Cyber Security Director SecLab BDO Indonesia Harry Adinanta mengatakan bahwa salah satu akar masalah kerentangan keamanan siber di Indonesia adalah minimnya ketersediaan tenaga ahli.

“Salah satu akar masalahnya adalah ketersediaan tenaga ahli,” kata Harry seperti dilansir dari Antara.

Ia menjelaskan dalam sebuah survei SecLab BDO Indonesia terhadap talenta TI di Indonesia, ditemukan 9 dari 10 lulusan teknologi memilih untuk menjadi developer perangkat lunak, dan hanya 1 dari 10 yang berminat untuk mendalami keamanan siber.

Kekurangan tenaga ahli ini, dipadukan dengan wawasan masyarakat awam yang rendah mengenai keamanan siber pribadi, membuat Indonesia menjadi sasaran empuk bagi para hacker yang berniat jahat.

“Inilah mengapa BDO berkomitmen untuk mengembangkan talenta di bidang keamanan siber dan juga berkolaborasi dengan banyak pihak,” imbuh Harry.

Dalam membangun talenta tenaga ahli keamanan, SecLab BDO Indonesia melakukan pelatihan, seminar, dan juga program kolaborasi. Contohnya adalah Wreck It, sebuah kompetisi hacking kasus-kasus keamanan yang real, berkolaborasi dengan BSSN, dengan tujuan untuk mencari bakat-bakat baru dalam bidang keamanan digital.

Di sisi lain, terang dia, pengguna teknologi internet telah mencapai 64 persen dari total jumlah penduduk, atau sekitar 175,4 juta jiwa. Jumlah pengguna internet ini mengalami pertumbuhan sebesar 17 persen dibandingkan dengan jumlah pengguna internet pada tahun sebelumnya.

Melansir dari SUara.com, masyarakat Indonesia menggunakan teknologi internet untuk berbagai macam transaksi, baik untuk kepentingan bisnis dan transaksi elektronik.

Tetapi salah satu masalah paling mendasar yang saat ini dihadapi oleh transaksi internet/transaksi elektronik adalah masalah keamanan sistem informasi dan perlindungan terhadap data pribadi.

Berbagai faktor berkontribusi di dalam besarnya tingkat ketidakpercayaan pengguna internet dalam transaksi e-commerce, salah satu penyebab tertinggi adalah kejahatan siber.

Berdasarkan data Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), diketahui ada lebih dari 700 juta serangan siber yang terjadi di Indonesia pada tahun 2022.

Baru-baru ini juga terjadi kebocoran data registrasi kartu SIM, di samping insiden-insiden besar sebelumnya yang melibatkan data kesehatan e-HAC, data kementerian, BUMN, hingga data pelanggan di e-commerce ternama.

Hadirnya UU Pelindungan Data Pribadi, kata Harry, adalah perbaikan penting dalam sistem keamanan siber Indonesia. Tetapi namun masih butuh waktu agar negara bisa mencapai tingkat kematangan pertahanan siber yang optimal.